Permasalahan Surat Ijin Memakai Tanah Negara sebagai Alas Hak dalam Pendaftaran Tanah di Kota Tarakan

Description

Nama Penulis
Tanjung Nugroho, Akur Nurasa
Deskripsi Buku
Buku ini merupakan hasil penelitian mengenai fenomena perijinan menggunakan tanah negara oleh masyarakat yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah. Semenjak era otonomi bergulir pada tahun 1999 dengan lahirnya Undang-Undang (UU) Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah yang kemudian direvisi dengan UU No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, bidang pertanahan juga merupakan sektor yang sebagian tugasnya diotonomikan. Sebagai tindak lanjut dari kebijakan tersebut, lahirlah Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 34 Tahun 2003 yang memilah kewenangan Pemerintah dan Pemda dalam bidang pertanahan. Keppres tersebut melahirkan 9 jenis kewenangan pemerintah dalam bidang pertanahan yang dilimpahkan ke pemda. Menindaklanjuti Keppres ini, Pemda Kota Tarakan mengeluarkan kebijakan SIM-TN untuk mengontrol penguasaan tanah Negara oleh masyarakat. Buku ini akan mengajak pembaca untuk memahami proses penerbitan SIIMTN serta dampak yang ditimbulkannya baik dalam administrasi pertanahan di pemerintah daerah maupun tertib administrasi dalam proses pendaftaran tanah.